Dalam rangka meningkatkan produksi padi di wilayah Bumi Bersujud, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menjalin kerja sama negara Korea. Kerja sama yang dilakukan lintas negara itu, difasilitasi oleh Ekonomic Development Indonesia Korea (JCIK).
(Berita/Foto: Merdeka)
Kerja sama tersebut rencanannya akan fokus pada sektor pertanian secara luas, di antaranya pengembangan produksi padi sawah dengan cara pembangunan bendungan, yang ke depannya selain akan dijadikan penunjang pertanian, juga akan dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan banjir.
Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming mengatakan, persoalan yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi pertanian di wilayahnya adalah belum adanya bendungan, guna mengatur distribusi air ke berbagai lahan pertanian seperti padi.
“Pertanian saat ini lebih banyak mengandalkan curah hujan, sehingga dengan terbangunnya bendungan itu, akan banyak mengaliri beberapa daerah resapan yang bisa dijadikan lahan pertanian yang luar biasa, dengan harapan daerah kita bisa menjadi lumbung beras nasional di Kalimantan Selatan, ” kata Mardani, di Tanah Bumbu, Selasa (19/07) .
Selain itu, dengan adanya bendungan, maka diperkirakan akan menghasilkan 200.000 hektar sawah produktif, jika melihat posisi Tanah Bumbu dengan jarak 25 kilometer dimulai dari laut hingga ke Gunung Meratus.
Sementara itu, dalam rangka mengatasi kendala Pemda Tanah Bumbu dalam mengembangkan pertanian, delegasi JCIK Korea Seo Youngtae mengatakan, pihaknya akan menawarkan kerjasama melalui BUMN Korea yang bernama Kie Water.
”Teknis berikutnya apakah kerjasama itu langsung bisa ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atau melalui kerjasama melalui perusahaan swasta lainnya, dalam hal pengerjaan bendungan tersebut, ” jelasnya.
Dilain pihak, untuk menindaklanjuti realisasi kerjasama yang akan dilakukan, ia menjelaskan, hal ini perlu kajian yang matang, serta melalui proses tahapan untuk merealisasikannya. Saat ini, agenda kerja sama sendiri sudah bisa ditawarkan kedalam komponen perencanaan nasional.
“Hal yang penting dilakukan pihak pemerintah daerah adalah menyiapkan masterplan terkait rencana pembangunan regional itu, sehingga kita bisa melihat fokus maupun titik mana yang bisa dipersiapkan, ” tukasnya.
Kedatangan delegasi JCIK dari Korea tersebut, tidak hanya menjalin kerjasama di sektor pertanian maupun pengembangan riset semata. Namun demikian, ada berbagai kerjasama lain diberbagai sektor lain seperti pariwisata, pendidikan serta perikanan. (*)
