Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dan atau pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini, menjadi isu sentral yang dibahas pada Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Wilayah Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya, pekan lalu (12-13 Desember 2017).
“Betul, isu tentang OTT dan pelaksanaan pemerintah yang bersih atau good governance ini, memang menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas pada rapat kerja Apkasi wilayah Jawa Timur pada tahun 2017. Selain permasalahan bagaimana meningkatkan hubungan kerjasama diantara anggota Apkasi se-Jawa Timur,” papar Koordinator Apkasi Wilayah Jawa Timur, dr. Hj. Faida, MMR.
Selanjutnya, Faida yang juga Bupati Jember ini mengungkapkan bahwa ia dan sejumlah bupati di Jawa Timur, memiliki komitmen yang sama dalam mendukung upaya KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di tanah air. Namun, tak dipungkiri dibalik keprihatinan terhadap teman sejawad yang terkena OTT KPK tersebut, Faida mengungkapkan masalah ini pun membuat para bupati dan pejabat menjadi ragu dalam melaksanakan tugasnya.
Gubernur Jatim, Pak De Karwo memberikan ucapan selamat kepada Koordinator Apkasi Jawa Timur, dr. Faida (Bupati Jember) usai membuka secara remi Rakorwil Apkasi Jawa Timur, (12/12) (Foto: Humas Apkasi)
“Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat inilah, maka koordinator Apkasi wilayah Jawa Timur, mencoba memfasilitasi pada raker kali ini dengan menghadirkan pihak-pihak kompeten yang dapat memberikan penjelasan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang bersih dan terbebas dari jeratan tindak pidana korupsi.”ungkap Faida.
Apkasi Jawa Timur, sambung Faida, meminta agar pemerintah pusat terus memberikan pembinaan agar para pejabat pemerintahan kabupaten di Jawa Timur dapat melaksanakan jalannya pemerintah secara baik dan benar sesuai azas Good Governance. Dan, dapat terhindar dari OTT KPK tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau akrab dipanggil Pakde Karwo dalam sambutan yang sekaligus membuka Rakorwil Apkasi Jawa Timur Tahun 2017 ini, menjelaskan agar selamat dari OTT, para pejabat di daerah harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sistem multiple choice (beragam pilihan).
Foto bersama para Bupati dengan nara sumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kemendagri (12/12) (Foto: Humas Apkasi)
“Kalau secara sistem, sebetulnya kita sudah selesai. Pokoknya satu, dalam pelayanan publik harus dibuat multiple choice alias banyak pilihan. Terutama dalam hal cara pembayarannya,” kata Pakde Karwo.
Adanya peluang untuk pungli, lanjut Pak De Karwo, karena masih ada tahapan pintu ke pintu. Makanya kalau sudah diterapkan multiple choise peluang itu semakin sulit. Misal dalam hal pembayaran, diberikan banyak pilihan seperti dapat dilakukan di ATM, di Pusat Perbelanjaan atau di tempat lain. Artinya, dengan cara itu tidak memungkinkan lagi adanya pertemuan oknum ke oknum. Jadi aman, terhindar pungli dan aman dari OTT.
Inilah Rekomendasi Rakorwil Apkasi Jawa Timur
- Pemerintah Kabupaten se Propinsi Jawa Timur selaku anggota APKASI, agar lebih menggali dan meningkatkan kerjasama antar Kabupaten utamanya antar Kabupaten se Propinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan, percepatan dan pemerataan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta lebih aktif dalam keanggotaan APKASI, salah satunya dengan membayar iuran pokok APKASI.
- Pemerintah Pusat, agar : a. Perlu adanya fasilitasi terhadap pemerintah daerah agar dapat menjalankan pemerintahan yang tegak lurus; b. Melakukan perubahan terhadap peraturan tentang penggajian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kewajaran saat ini. c. Menetapkan daerah perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. d. Melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan moratorium PNS mengingat terbatasnya jumlah Sumber Daya Aparatur Daerah dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.
- Melakukan penyusunan Buku Tanya Jawab APKASI Korwil Jawa Timur dengan tema “Seputar Permasalahan Hukum Para Penyelenggara Pemerintahan” dengan narasumber pihak-pihak terkait yang ahli dibidangnya. (*)
