Jakarta, www.apkasi.org. Apkasi dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani nota kerjasama dan kesepahaman terkait optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah pada Kamis 12 November 2015, di Sekretariat Apkasi. Penandatanganan disaksikan langsung Ketua Dewan Pembinan Apkasi, Isran Noor, serta beberapa bupati, diantaranya Wakil Ketua Umum Apkasi, S. Laoli (Bupati Nias), Ahmad Marzuqi (Bupati Jepara), Hasto Wardoyo (Bupati Kulon Progo), Ruslan Abdul Gani (Bupati Benar Meriah) dan beberapa sekretaris daerah (Setda). Hadir juga sekitar 180 kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) dari pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.
Apkasi dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat mendorong dan meningkatkan kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenegakerjaan di daerah, termasuk mendorong perusahaan dan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang. Apkasi akan membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan, termasuk mendorong masyarakat di daerah kabupaten untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk mendorong pemerintah kabupaten untuk membantu warga tidak mampu melalui APBD.
“Kerjasama ini sangat strategis. BPJS Ketenagakerjaan tentu butuh stake holder di daerah yaitu bupati untuk menyukseskan ini di setiap daerah. Nah, bupati juga tentu ingin masyarakatnya di-cover asuransi. Jadi, kerjasama ini sama-sama menguntungkan dan muaranya kepada kesejahteraan masyarakat,” jelas Isran Noor, sesaat setelah penandatanganan nota kerjasama.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Junaedi, yang secara langsung hadir dan menandatangani nota kerjasama menyampaikan, Apkasi merupakan organisasi besar, jangkauannya luas serta organisasinya para bupati, sangat tepat sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan.
“Bagi BPJS Ketenagakerjaan, kerjasama dengan Apkasi merupakan langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya jaminan sosial dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, Apkasi merupakan organisasinya para bupati seluruh Indonesia. Dan visi Apkasi untuk masyarakat di daerah juga baik. Jadi, kerjasama ini sangat strategis,” terang Junaedi dihadapan para wartawan.
Tanggapan para bupati atas kerjasama Apkasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini juga sangat positif. Seperti yang disampaikan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, yang juga Wakil Ketua Bidang Kesehatan Apkasi.
“BPJS Ketenagakerjaan ini sangat kami harapkan di daerah. Saya mencontohkan masyarakat di daerah saya, dimana sekitar 8.000 orang pekerja informal yaitu penyadap pohon kelapa, sangat rentan dengan kecelakaan. Ini kabar gembira bagi saya karena masyarakat saya dilindungi jaminan sosial. Sebagai gambaran, ke 8.000 penyadap pohon ini, iurannya kami bayarkan melalui APBD,” jelas Hasto.
Ahmad Marzuqi, Bupati Jepara, juga menilai positif kerjasama Apkasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Harapan kami, keadilan sosial bisa terwujud dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Sebagai bupati, tentu saya akan mendukung program-program nasional, ini demi kebaikan masyarakat saya juga,” jelasnya.
Hal yang sama juga diutarakan Ruslan Abdul Gani, Bupati Benar Meriah. Menurutnya, Apkasi sebagai organisasi pemerintah kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana jaminan sosial kepada masyarakat harus terus meningkatkan sinergi. “Bagi orang daerah, tentu dibutuhkan sosialisasi-sosialisasi yang komprehensif tentan BPJS ketenagakerjaan ini. Seperti kita ketahui, bukan pekerja formal saja yang bisa menjadi anggotanya, tapi juga petani dan sektor informal lainnya. Saya tentu sangat mengapresiasi kerjasama Apkasi ini,” paparnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Apkasi, S. Laoli, Bupati Nias, Apkasi memang fokus bekerja untuk daerah. Ia mencontohkan program kerja Apkasi sepanjang tahun 2015 ini yang orientasinya membangun daerah supaya bisa bersaing. “Ini merupakan satu dari sekian kerjasama Apkasi pada tahun 2015 ini yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat di daerah. Kami dewan pengurus tentu berterima kasih kepada sekretariat yang terus menggagas berbagai kerjasama selama ini. Setelah mendengarkan pemaparan tadi, harapan saya, rekan-rekan bupati bisa menyukseskan program ini di daerah. Ini demi masyarakat kita di daerah,” terangnya.
SEMINAR NASIONAL KETENAGAKERJAAN
Direktur Eksekutif Apkasi, Mercy Luvina Deswanty, menyampaikan, kerjasama Apkasi dengan BPJS Ketenagakerjaan arahnya kepada saling membantu dan mendukung penyelenggaraan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan di daerah kabupaten. “Supaya program nasional ini efektif, efisien dan terkoordinasi, Apkasi tentu punya kewajiban untuk membantu pemerintah pusat, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan berpartisipasi dalam sosialisasi kepada bupati dan juga dinas-dinas terkait, sehingga harapan akan keadilan sosial bisa tercapai, khususnya dalam hal jaminan sosial setiap individu masyarakat Indonesia,” jelas Mercy.
Selain melaksanakan penandatanganan nota kerjasama, BPJS Ketenagakerjaan juga memaparkan progres dan prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui Seminar Nasional Apkasi yang dilaksanakan pada hari yang sama. Selain pihak BPJS Ketenagakerjaan, hadir juga Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Kesempatan ini dimanfaatkan para kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) untuk memperjelas posisi pemerintah daerah dalam BPJS Ketenagakerjaan. (HN/MZ)