Perintah itu disampaikan orang nomor satu di Jatim menyikapi menurun alias anjlok dan ‘ditahannya’ Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Menurut Pakde Karwo, turunnya DAU harus dijadikan sebagai sebuah manifest oleh pemerintah daerah. Agar pembangunan tetap jalan, sejumlah upaya lain harus secepatnya dilakukan. “Salah satunya, bisa cari dari investasi langsung. Ini harus dilakukan saat DAU susah,” tegasnya seperti ditulis Surya, Minggu (28/8/2016).
(Sumber: Surya. Foto: BappedaJatim)
Keberadaan investasi, kata Pakde Karwo, sangat penting dan merupakan kekuatan ekonomi yang dimiliki kabupaten/kota. Apalagi, lebih dari 50 persen investasi yang masuk berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) non fasilitas, yakni sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Dan investasi PMDN Non Fasilitas tersebut adanya di kabupaten/kota,” tandasnya.
Gubernur dua periode ini lantas membeber data. Hingga semester pertama 2016, realisasi investasi yang masuk ke Jatim totalnya mencapai Rp 71,62 triliun. Tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 lalu. Dari jumlah itu, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) hanya Rp 12,64 triliun, realisasi investasi PMDN Rp 24,79 triliun, dan realisasi investasi PMDN non fasilitas mencapai Rp 34,19 persen.
“Kami optimis, hingga akhir tahun nanti realisasi investasi akan tembus diatas Rp 163 triliun,” harapnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Apalagi, dalam lima tahun terakhir, trend realisasi investasi di Jatim terus meningkat. Jika tahun 2011 total realisasi investasi hanya Rp 110,47 triliun, 2012 naik menjadi Rp 133,43 triliun, dan tahun 2013 tumbuh menjadi Rp 145,06 triliun. Sempat turun tipis di tahun 2014 dengan nilai Rp 145,03 triliun, pada tahun 2015 realisasi investasi kembali terkerek mencapai Rp 164,68 triliun.
Selain gencar menarik investasi langsung, untuk menyikapi menurun DAU, Pakde Karwo juga minta kabupaten/kota memanfaatkan kredit perbankan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. “Seperti yang telah kita lakukan dengan mengucurkan plafond kredit pertanian pada 2015 sebesar 2,79 persen,” jelasnya.
Hal yang tak kalah pentingnya, kabupaten/kota juga harus menggunakan APBD yang dimiliki untuk program yang benar-benar tepat sasaran. Misalnya, mengembangkan enterpreneurship dan industri primer. Misalnya, pariwisata harus dijadikan industri pariwisata. Laku sektor pertanian dan agro, Bupati/Wali Kota diminta tidak dagang bahan baku pertanian. Tapi harus dikembangkan industri on farm. Seperti, mengolah pisang jadi keripik pisang dan memperhatikan kualitas packaging agar nilai jual meningkat.
Langkah itu, lanjut Pakde Karwo harus dilakukan, karena kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim sangat tinggi, yakni mencapai 54,98 persen dan menyerap tenaga kerja paling banyak. “Makanya Kepala Daerah kita dorong mampu mengelola anggarannya kearah situ. Jika itu tidak dilakukan, perekonomian kabupaten/kota bisa makin terpuruk akibat krisis ekonomi ini,” pungkasnya. (*)
