RDP APKASI-PANSUS RUU TAPERA JANGAN SAMPAI MENAMBAH BEBAN MASYARAKAT

Jpeg

Apkasi menyampaikan beberapa catatan penting pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Komisi II DPR RI, tentang RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di Gedung DPR RI Senayan, Senin 30 November 2015. Apkasi meminta DPR RI memperjelas soal kepesertaan, besaran iuran dan pemanfaatan dana, serta persyaratan pembiayaan perumahan.

“Soal kepesertaan, menurut hemat kami, alangkah baiknya kalau pemerintah dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap Iuran Wajib Pekerja (IWP) masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak membebani hidup mereka. Demikian juga dengan dunia usaha, perlu diberikan kebijakan secara khusus, sehingga perusahaan penampung tenaga kerja juga tidak melihat ini sebagai beban baru,” terang OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara, setelah membacakan Pokok-Pokok Pikiran Apkasi dihadapan Ketua dan Anggota Pansus.

Wakil Ketua Bidang Hukum Apkasi ini juga menyoroti keresahan perusahaan terhadap RUU Tapera. “Perlu dipertimbangkan besaran iuran agar tidak memberatkan pekerja, termasuk pemberi kerja. Karena kita tahu, dengan hadirnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan semakin terbebani. Jangan sampai dunia usaha gusar, padahal, kita selalu mendengungkan investasi,” sambungnya.

RUU Tapera merupakan rancangan undang-undang yang disiapkan pemerintah bersama DPR RI untuk penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Seperti diketahui, kendali harga rumah yang diserahkan kepada pasar mengurangi peluang MBR untuk memiliki rumah, termasuk jutaan buruh. RUU ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28.

Selain OK, hadir juga Sekretaris Dewan Pembina Apkasi, Shadiq Pasadigoe, Wakil Bupati Kulonprogo, H. Sutedjo dan beberapa Staf Sekretariat Apkasi. Selain Apkasi RDPU ini juga dihadiri Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Maurin Sitorus, dari pihak pemerintahan, Wakil Ketua Apindo dan Ketua Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) dari kalangan dunia usaha.

RDPU dipimpin langsung Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi. Hadir juga beberapa anggota pansus dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Yoseph sendiri berterima kasih dengan masukan-masukan yang diberikan dan dia berjanji akan mempertimbangkan masukan untuk menyempurnakan UU Tapera. “Saya kira masukan dari Apkasi akan menjadi pertimbangan penting karena mereka lebih paham masyarakat di daerah,” paparnya.

Sementara itu, Maurin Sitorus yang berbincang-bincang dengan Apkasi setelah rapat selesai menyatakan, pemerintah membutuhkan peran serta Apkasi dan pemerintah kabupaten. “Harus kami akui, undang-undang ini terlaksana dan sukses nantinya harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur dan tentu saja perizinan di daerah,” terangnya.

“Kami sangat mengapresiasi Apkasi hadir, dan bukan tidak mungkin akan ada pertemuan lagi, karena kami tahu, dukungan Apkasi sebagai organisasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia sangat strategis dalam RUU ini,” sambungnya.

RUU Tapera hingga saat ini masih dibahas secara intensif antara pemerintah dan pansus DPR RI, khususnya Komisi II. Maurin Sitorus dan Yoseph Umar Hadi menyatakan, Maret 2016 RUU ini rencananya disahkan menjadi Undang Undang. “Sejauh ini banyak yang mendukung. Harapan kami, Maret 2016 sudah disahkan,” jelas Yoseph Umar Hadi dan Maurin Sitorus. (Hen/mz)