Pemda Menjerit soal Pemotongan Anggaran, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah Harapkan Pemerintah Pusat Beri Solusi

Pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Banyak daerah kena dampak pemotongan anggaran itu, salah satunya Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Nurdin Abdullah Sekjen Apkasi

(Sumber: Detikcom. Tampak Sekjen Apkasi Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), ketiga dari kanan, saat ada kegiatan di Kantor Sekretariat Apkasi, di Jakarta. Foto: Humas Apkasi)

Bupati Bantaeng, yang juga Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Nurdin Abdullah, mengatakan daerah yang dipimpinnya ikut terkena dampak pemotongan anggaran ini. Nurdin mengawali perbincangan soal dampak pemotongan anggaran itu dengan pernyataan bernada satire. “Kita hampir tidak (kena dampak) lah, karena kita kan kecil. Mungkin bagi pusat dianggap tidak terlalu berarti, makanya kita terabaikan,” ujar Nurdin, saat berbincang dengan detikcom di Pantai Seruni, Bantaeng, Sulsel, Senin (29/8/2016) malam.

Nurdin mengatakan, pemotongan anggaran tersebut akan berdampak pada hilangnya alokasi dana untuk tunjangan sertifikasi guru. Raja ke-37 Bantaeng ini pun harus mencari solusi agar dana tersebut tetap ada. “Memang yang harus kita antisipasi ini adalah sertifikasi guru, karena ada kemungkinan itu tidak ditransfer, pemotongan lah. Kemungkinan besar sertifikasi guru kita harus cari solusi,” ujarnya.

Nurdin memberi gambaran, solusi untuk anggaran tunjangan itu akan diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Namun solusi ini belum ada dasar hukumnya. “Ya mungkin kita ambilkan dari SILPA. Kalau memang kita masih punya SILPA. Tapi itu juga harus ada back up aturan, apakah itu bisa digunakan,” ulas pria kelahiran Parepare, Sulsel, 7 Februari 1963, ini.

Lebih jauh, Nurdin mengatakan, Pemerintah Daerah menjerit soal pemotongan anggaran ini. Pemerintah Pusatdiharapkan tak hanya memotong, tapi juga memberi solusi. “(Pemerintah daerah) menjerit. Itu kan kita kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Barang yang sudah diputuskan dan mereka sudah dapat daftarnya semua, kegiatan-kegiatan kita, tiba-tiba dibatalkan. Apa alasan kita kepada masyarakat?” ujarnya. (*)

About Humas 544 Articles
Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Kantor Sekretariat: Gedung Sahid Sudirman Center, Lt.21. Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220 Phone: +6221 2788-9480 Fax: +6221 2788-9481 Email: info@apkasi.org