Dua pekan terakhir ini, Presiden Jokowi, Menkeu dan Menko Perekonomian kerap menyentil pemda yang belum juga maksimal menyerap anggaran daerahnya. Hingga saat ini masih ada 277 triliun rupiah di BPD yang belum dicairkan oleh pemda. Hal ini menyebabkan belanja daerah berjalan di tempat.
Menjawab persoalan tersebut, Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming mengatakan secara umum ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran di daerah. Menurutnya, proses penyusunan anggaran di tingkat eksekutif mengharuskan dilakukannya sinkronisasi antara perumusan rencana kegiatan yang mengacu pada keputusan Musrenbang dan penyusunan anggaran.
Oleh karena itu, Mardani mengusulkan, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu ada regulasi sistem perencanaan dan sistem penetapan anggaran yg realistis, feasible, dan sekaligus aman ke depan. “Hal ini berkenaan dengan jadwal dan tahapan yang harus dilalui serta sanksi bagi setiap pihak yg gagal menaati prosedur yg sudah ditetapkan”, pungkasnya. (red)